Media Policy

 Konsep Kebijakan Media

Media itu bersifat terbuka, dan media itu tidak boleh menyembunyikan fakta dan media itu juga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat seseorang. Suatu kebijakan memperlihatkan bentuk perhatian dari pemerintah dan juga masyarakattentang bagaimana membentuk dan mengatur aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk aktivitas media agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Sesungguhnya kebijakan media massa termasuk kebijakan komunikasi, yaitu kebijakan komunikasi yang menggunakan media massa. 

Sebagai kebijakan komunikasi, kebijakan mediamassa merupakan kebijakan publik. (Abrar, 2008:13). Tujuan kebijakan media massa, paling tidak bisa dilihat dari dua segi, sosiologi dan komunikasi. Dari sisi sosiologi, tujuan kebijakan komunikasi adalah untuk menempatkan proses komunikasi sebagai salah satu bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat (Abrar, 2008:16).

Dengan demikian, masyarakat bisa mengendalikan proses komunikasi yang terjadi di antara mereka. Tegasnya, dari sudut sosiologi, kebijakan komunikasi memberdayakan masyarakat dalam melakukan proses komunikasi. Sementara dari sisi komunikasi, kebijakan komunikasi bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi. Selain itu, kita juga bisa mengatakan bahwa kebijakan media massa Indonesia merupakan kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem media massa Indonesia. Sebagai kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem media massa, kebijakan media massa tak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Sedangkan makna dari kebijakan komunikasi, adalah pedoman untuk melancarkan sistem komunikasi. Sebagai pedoman, ia merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yangsengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi (Abrar, 2008:3). Konteks kebijakan media massa adalah keterkaitan kebijakan tersebut dengan sesuatuyang melingkupi dirinya, misalnya ekonomi politik, politik komunikasi dan sebagainya. Konteksini begitu penting. Begitu pentingnya, sehingga ia bisa menentukan domain kebijakan mediamassa